Semangat Baru, DPD LPM Kotang Resmi Di Kukuhkan
rajapos.net, Kota Tangerang-Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Tangerang Periode 2023-2028.
Dengan mengusung tema “Tingkatkan Organisasi yang Mandiri dan Berwibawa”, Pelantikan DPD LPM Kota Tangerang yang berlangsung di Gedung MUI Kota Tangerang, Rabu 30/08/2023.
Dikukuhkan langsung oleh Ketua DPW LPM Provinsi Banten H. Abdurohim Ode, dalam kesempatan tersebut pihaknya mengharapkan keberadaan LPM di Kota Tangerang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dalam keberlangsungan pembangunan daerah.
” Semoga keberadaan LPM di Kota Tangerang dapat dirasakan manfaatnya baik masyarakat maupun sinergitasnya dengan pemerintah. Dan dapat mengembangkan program pembangunan di Kota Tangerang,” tegasnya.
Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin, dilantiknya pengurus DPD LPM Kota Tangerang yang baru dapat memberi perubahan dalam karya baktinya bagi masyarakat melalui Sumber daya manusia maupun pembangunan.
“Semoga dengan ini bisa menyusun program” kerjanya agar bisa menyentuh dan dirasakan masyarakat.
Mudah LPM dipimpin oleh bang BJ, semoga bisa lebih baik, berkembang dan bermanfaat,” ungkap Wakil.
bahwa kontribusi sinergitas harus terus ditingkatkan dalam pemberdayaan sosial dan mampu memberikan dampak positif di Kota Tangerang.
” Setelah dilantiknya Bang BJ sebagai ketua, semoga dapat memimpin jajarannya dan mampu menjaga sinergitas dan kondusifitas melalui kontibusi program terhadap masyarakat sampai tingkat paling bawah,” harapnya.
Ketua DPD LPM Kota Tangerang Terlantik Hasanudin BJ menjelaskan, ada 50 bidang anggota yang dilantik, dan dalam waktu dekat akan membuat program- program yang akan dilaksanakan sampai ke tingkat kelurahan.
” Alhamdulillah kedepan kita akan langsung melaksanakan rapat internal pengurus menjelang membuat program-program yang sinergi dengan pemerintah dan persiapan Rakernas dan secepatnya menyelenggarakan Rakerda,” ujar BJ
Dirinya juga berharap, sebagai bentuk sinergi pemda dapat lebih memperhatikan LPM untuk membuat peraturan khusus seperti daerah lainnya.
“Kita berharap pemerintah daerah agar membuat peraturan daerah seperti daerah- daerah yang lain, karena daerah lain sudah ada perda terkait LPM,” tutupnya.
